BAB V PKN

 

BAB V

DEMOKRASI INDONESIA

 

Dewasa ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah Perang Dunia II. Menurut penelitian UNESCO tahun 1949 disimpulkan bahwa “… untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh” (Mirriam Budiardjo, 2008: 105). Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti: totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran. Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan menarik, hampir semua negara jajahan yang merdeka setelah Perang Dunia II bergeser dari sistem demokrasi menuju non-demokrasi (Samuel Huntington, 1992: 80). Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum, dimana semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut; sebaliknya semakin banyak prinsip ditinggalkan maka semakin tidak demokratis negara tersebut. Banyak negara yang mengupayakan sejauh mungkin prinsip-prinsip itu ditegakkan agar dikatakan sebagai negara demokrasi. Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah Perang Dunia II juga tidak terlepas dari pasang surutnya sistem demokrasi. Pembahasan bab ini difokuskan tentang konsep dasar demokrasi, prinsipprinsip dan indikator demokrasi, perjalanan demokrasi di Indonesia, dan arti pentingnya pendidikan demokrasi di negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi.

 

A. KONSEP DASAR DEMOKRASI

Istilah demokrasi (democracy) berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos/cratein. Demos berarti rakyat dan cratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people). Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas, hanyalah salah satu contoh pengartian demokrasi. Robert Dahl sampai pada pernyataan bahwa “ there is no democratic theory, there are only democratic theories”. Bahkan Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan, kerena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan (Hendra Nurtjahjo, 2006: 71).

Berdasar banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang –orang Yunani Kuno, tepatnya di negara kota (polis) Athena pada sekitar tahun 500 SM. Yunani sendiri pada waktu itu terdiri dari beberapa negara kota (polis) seperti Athena, Makedonia dan Sparta. Pada tahun 508 SM seorang warga Athena yaitu Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan pemerintahan negara kota Athena (Magnis Suseno, 1997:100). Kleistenes membagi para warga Yunani yang pada waktu itu berjumlah sekitar 300.000 jiwa kedalam beberapa “suku”, masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes mengirim wakilnya ke dalam Majelis 500 orang wakil. Keanggotaan majelis 500 itu dibatas satu tahun dan seseorang dibatasi hanya dua kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota. Majelis 500 mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota Athena. Bentuk pemerintahan

baru ini disebut demokratia. Istilah demokratia sendiri dikemukakan oleh sejarawan Herodotus (490-420 SM) untuk menyebut sistem kenegaraan hasil pembeharuan Kleistenes tersebut. Sistem demokratia Athena akhirnya diambil alih oleh banyak polis lain di Yunani. Demokrasi di Athena ini bertahan sampai dihancurkan oleh Iskandar Agung dari Romawi pada tahun 322 SM. Sejak saat itu demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi. Selanjutnya Eropa memasuki abad kegelapan (Dark Age). Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa terutama setelah kemunculan konsep nation state pada abad 17. Gagasan ini disemai oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesqiueu (1689-1755), dan JJ Rousseau (1712-1778), yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara (Aidul Fitriciada Azhari, 2005: 2). Pada kurun waktu itu berkembang ide sekulerisasi dan kedaulatan rakyat. Berdasar sejarah singkat

tersebut, kita bisa mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang selanjutnya di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi modern. Lalu apakah demokrasi itu sesungguhnya? Memang tidak ada pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi. Istilah itu tumbuh sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Semakin tinggi kompleksitas kehidupan suatu masyarakat semakin sulit dan tidak sederhana demokrasi didefinisikan (Eep Saefulloh Fatah, 1994: 5). Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 (tiga) makna demokrasi yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai sikap hidup.

 

1. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristotoles. Plato dalam tulisannya Republic menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu satu dari tiga bentuk pemerintahan. Ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokrasi.

Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang chaos.

Sementara itu, Aristoteles dalam tulisannya Politics mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya good constitution, meliputi: monarki, aristokrasi dan polity. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution meliputi tirani, oligarki dan demokrasi. Jadi berbeda dengan Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya polity atau politeia.

Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana di masa lalu diantaranya Pollybius. Hanya saja menurut Pollybius, bentuk pemerintahan yang ideal bukan politeia, tetapi demokrasi yang bentuk pemerosotannya adalah mobokrasi (pemerintahan yang chaostic). Jadi Pollybius lebih sejalan dengan pendapat Plato. Ia terkenal dengan ajarannya yang dikenal dengan nama Lingkaran Pollybius, bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari yang awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali dan seterusnya. Dengan demikian teori Pollybius telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi sesuatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat.

Sampai saat itu pemaknaan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan masih dianut beberapa ahli. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa (Tim ICE UIN, 2003: 110). Menurut International Commission for Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untukmembuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara

melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Mirriam Budiardjo, 2008: 116-117). Georg Sorensen (2003: 1) secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

 

2. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi , oligarki, monarki atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan, dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Nicollo Machiavelli (1467-1527). Ia menyatakan bahwa Negara (Lo Stato) dalam hal ini merupakan hal yang pokok (genus) sedang spsesiesnya adalah Republik (Respublica) dan Monarki (Principati). Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan.

Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukkan pemimpin negara. Apabila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik. Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara.

Sarjana yang mendefinikan demokrasi sebagai sistem, misalnya Henry B Mayo (Mirriam Budiardjo, 2008: 117) yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Samuel Huntington (1997: 6-7) menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan sistem politik non demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter.

 

Carter dan Herz dalam Ramlan Surbakti (1999: 221) menggolongkan macam-macam sistem politik didasarkan pada kriteria siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. Berdasar ini maka ada sistem politik otoriter, sistem politik demokrasi, sistem politik totaliter dan sistem politik liberal. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem politik ini disebut “pemerintahan dari atas” atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. Kemudian apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut totaliter. Sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah dan apabila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut liberal. Ramlan Surbakti (1999: 222-232) juga membedakan sistem politik terdiri atas sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter dan sistem politik demokrasi. Selain tiga jenis tersebut dinyatakan pula adanya sistem politik negara berkembang. Macam–macam sistem politik tersebut dibedakan dengan lima kreteria yaitu kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik demokrasi, kesempatan politik yang sama bagi individu. Individu menggunakan kesempatan politik tersebut dengan menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi sukarela yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu sistem ini menekankan pada persamaankesempatan ekonomi daripada pemerataan hasil dari pemerintah. Jadi individu bebas mencari dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam batas-batas yang disepakati bersama. Sistem politik demokrasi menekankan pemenuhan kebutuhan materiil kepada massa dan dalam masyarakat, negara menerapkan individualisme. Hal ini menimbulkan ketegangan antara tujuan-tujuan moril dan materiil, namun demikian pemenuhan kebutuhan materiil yang tampaknya lebih menonjol.

Pendapat lain dikemukakan oleh Arief Budiman (1996: 38), bahwa hanya ada dua kutub variasi sistem politik, yakni sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis. Sukarna dalam buku Demokrasi Versus Kediktatoran (1981) juga membedakan adanya sistem politik demokrasi dan kediktatoran. Pada intinya adalah demokrasi telah dipahami sebagai sistem politik yang dilawankan dengan sistem politik non demokrasi, sebagaimana pendapat Samuel Huntington di atas. Ukuran yang membedakannya adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam bernegara. Sukarna (1981: 4-5) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut:

a.      pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legeslatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda

b.     pemerintahan konstitusional

c.      pemerintahan berdasarkan hukum

d.     pemerintahan mayoritas

e.      pemerintahan dengan diskusi

f.       pemilihan umum yang bebas

g.     partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya

h.     management yang terbuka

i.       pers yang bebas

j.       pengakuan terhadap hak hak minoritas

k.     perlindungan terhadap hak asasi manusia

l.       peradilan yang bebas dan tidak memihak

m.   pengawasan terhadap administrasi negara

n.     mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah

o.     kebijaksanaan pmerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun

p.     penempatan pejabat pemerintahan dengan merit sistem bukan poil sistem

q.     penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi

r.       jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.

s.      konstitusi/ UUD yang demokratis

t.       prinsip persetujuan

 

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau toteliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip non demokrasi, yaitu sebagai berikut:

a.      Pemusatan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.

b.     Pemerintahan tidak berdasar konstitusional yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.

c.      Rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum

d.     Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah tetapi melalui dekrit

e.      Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.

f.       Terdapat satu partai politik yaitu partai pemerintah atau ada beberapa partai tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan.

g.     Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab

h.     Menekan dan tidak mengakui hak hak minoritas warga negara

i.       Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers. Kalaupun ada pers maka pers tersebut sangat dibatasi.

j.       Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia..

k.     Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.

l.       Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau keseluruh wilayah kehidupan bermasyarakat.

m.   Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama

n.     Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan

o.     Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu misalnya: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut.

p.     Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

 

3. Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Tim ICCE IUN (2003: 112) menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup. Bahwa demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya yakni budaya yang kondusif sebagai mind set dan setting sosial dan bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup. John Dewey (Zamroni, 2001: 31) menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Padmo Wahyono (1991: 227), demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (democracy in philosophy) (Sri Soemantri, 1974: ?).

Berdasar pendapat-pendapat di atas, demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Mohammad Hatta (1966: 9) juga pernah menyatakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi. Jika demokrasi merupakan nilai-nilai yang dihayati dan

dibudayakan dalam kehidupan sehingga menjadi sikap dan perilaku hidup demokratis, maka nilai-nilai demokrasi seperti apakah yang hendak dikembangkan? Henry B Mayo (Mirriam Budiarjo, 2008: 118-119) mengidentifikasi adanya 8 (delapan) nilai demokrasi, yaitu:

1)     penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela,

2)    Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis,

3)    Pergantian penguasa secara teratur,

4)    penggunaan paksaan sedikit mungkin,

5)    pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman,

6)    penegakan keadilan,

7)    memajukan ilmu pengetahuan, dan

8)    pengakuan penghormatan atas kebebasan.

Rusli Karim (1996) menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis, yang meliputi

1)    inisiatif,

2)    disposisi resiprositas,

3)    toleransi,

4)    kecintaan terhadap keterbukaan,

5)    komitmen,

6)    tanggung jawab, serta

7)    kerja sama keterhubungan.

Zamroni (2001:32) menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu

1)      toleransi,

2)      kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat,

3)      memahami keanekaragaman dalam masyarakat,

4)      terbuka dalam berkomunikasi,

5)      menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan,

6)      percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain,

7)      saling menghargai,

8)      mampu mengekang diri,

9)      kebersamaan dan

10)  keseimbangan.

Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan demokrasi sebagai pandangan hidup paling tidak memiliki 7 (tujuh) norma, yaitu:

1)    pentingnya kesadaran akan pluralisme,

2)    musyawarah,

3)    pertimbangan moral,

4)    permufakatan yang jujur dan sehat,

5)    pemenuhan segi segi ekonomi,

6)    kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai iktikad masing-masing, dan

7)    pandangan hidup demokrasi harus menyatu dengan sistem pendidikan

.

B. PRINSIP-PRINSIP DAN INDIKATOR DEMOKRASI

1. Prinsip-prisip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Jika kita mengungkap kembali prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan Sukarna (1981) di atas, menunjuk pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Contoh lain, misalnya Robert Dahl (Zamroni, 2011: 15) yang menyatakan terdapat dua dimensi utama demokrasi, yakni:

1)    kompetisi yang bebas diantara para kandidat, dan

2)    partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Berkaitan dengan dua prinsip demokrasi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri utama yakni keadilan (equality) dan kebebasan (freedom).

Franz Magnis Suseno (1997: 58), menyatakan bahwa dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar, ada 5 (lima) ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni: negara hukum, pemerintah berada dibawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Hendra Nurtjahyo (2006: 74-75) merangkum sejumlah prinsip demokrasi yang dikemukakan para ahli dengan menyatakan adanya nilainilai yang substansial dan nilai-nilai yang bersifat prosedural dari demokrasi. Kedua ketegori nilai tersebut baik subtansial dan prosedural sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai tersebut, demokrasi tidak akan eksis, yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari demokrasi. Prinsip eksistensial demokrasi tersebut, yakni:

1)    kebebasan,

2)    kesamaan dan

3)    kedaulatan suara mayoritas (rakyat).

Pendapat yang sejenis dikemukakan oleh Maswadi Rauf (1997: 14) bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama demokrasi yakni kebebasan/persamaan (freedom/equality) dan kedaulatan rakyat (people’s sovereignty).

 

1.1 Kebebasan/persamaan (freedom/equality)

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harusdiperlakukan sama pula dalam pemerintahan.

 

1.2 Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty)

Konsep kedaulatan rakyat pada hakekatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol/kendali rakyat maka ada dua kemungkinan buruk pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan, kedua, yang lebih buruk kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa.

Sementara itu, APA (ASEAN People’s Assembly) mendaftar sejumlah prinsip dasar demokrasi yangditerima sebagai seperangkat aturan main bersama dalam upaya melakukan penilaian proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara, terlepas dari banyak perdebatan reotik antara demokrasi universal dan particular, antara konsep “Barat” dan “Timur” atau “Cara Asia/ASEAN” dan berbagai macam kata sifat yang tercantum di depan definisi demokrasi saat digunakan untuk menggambarkan karakteristik demokratis sebuah negara –seperti: semi-demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi elektoral, dan lain-lain.Prinsip-prinsip demokrasi pada tabel 1 berikut ini: partisipasi, inklusif, representasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, kompetisi yang bebas dan adil, dan solidaritas, dijadikan dasar dari perkembangan institusional dan proses demokrasi (Chistine Sussane Tjhin, 2005: 11, 18).

 

Tabel 1. Prinsip-prinsip Demokrasi

 

 

Nilai2 Terkandung	DESKRIPSI
Partisipasi (Participation)	Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dlm menjalankan perannya secara aktif & menentukan dlm proses politik. Partisipasi adalah elemen penting dlm pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya berupa ‘mencoblos’ dlm pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yg dilaksanakan secara rutin. Partisipasi menjamin keterlibatan dlm proses Kebijakan, baik dengan melibatkan LSM, partai politik, maupun jalur-jalur lain. Tetapi, semua ini harus didasarkan pada asumsi bahwa hakhak untuk berpartisipasi itu memang sudah eksis & masyarakat/ warganegara memiliki kapasitas & sumber2 daya yg layak utk berpartisipasi, & pemerintah telah menyediakan jalur2 & institusi2 politk (di mana melalui semua itu masyarakat bisa berpartisipasi).
Inklusivitas/ Pelibatan (Inclusion)	Setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan katalain setiap individu diperlakukan sebagai warganegara terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas & keberagaman, juga mengelola keberagaman tsb tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak2 dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor2 masyarakat yg termarjinalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif utk bisa mencapai kesamaan status & pemberdayaan. Kebijakan afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka/stereotip.
Perwakilan/ Representasi (Representation)	Dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dlm setiap proses pemerintahan tidak bisa dilakukan secara absolut mengingat keterbatasan waktu & ruang, jalur yg paling rasional adalah dengan menyediakan perangkat utk representasi/perwakilan. Mereka yg telah mendapatkan mandat utk menjalankan aspirasi populer harus mampu mewakili konstituensi mereka. Institusi2 harus pula mencerminkan komposisi sosial dari para pemilih – baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Terlebih lagi, mereka harus mewakili arus utama dari opini publik.
Transparansi (Transparency)	Karena demokrasi berarti bahwa institusi2 publik mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka harus ada perangkat yg memungkinkan masyarakat utk mengawasi & mengawal institusi2 publik tsb. Masyarakat atau kelompok yg ditunjuk oleh masyarakat harus diberikan kesempatan utk mempertanyakan kinerja & kerja institusi2 publik tsb. Terlebih lagi, segala informasi mengenai proses kerja & kinerja mereka harus bisa dijangkau oleh publik & media massa

 

2. Indikator Demokrasi

Kerangka kerja penilaian demokratisasi di antaranya dirumuskan APA yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Beetham dalam membuat indikator demokrasi. Beetham menerjemahkan “kedaulatan rakyat” (rule of the people) secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol popular (popular control) dan faktor kesetaraan politik (political equality). Kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan (Christine Sussana Tjhin, 2005: 11-13, 19-21).

Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama.

Pertama, Kerangka Kerka Hak-hak Warga Negara yang Kesetaraannya Terjamin (Guaranteed Framework of Equal Citizen Rights). Termasuk di dalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hokum, juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh/menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu: 1) Kewarganegaraan yang Setara (Common Citizenship), dan 2) Hak-hak Sipil dan Politik (Civil and Political Rights).

Komponen kedua, Institusi-institusi Pemerintah yang Representatif dan Akuntabel (Institutions of Representative and Accountable Government). Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan control populer atas pemerintah dapat dilaksanakan. Termasuk juga di dalamnya adalah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik (yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu). Komponen kedua terdiri dari 6 tema, yaitu: 1) Pemilu yang Bebas dan Adil (Free and Fair Elections), 2) Partai Politik yang Demokratis (Democratic Political

Parties), 3) Hubungan Sipil-Militer (Civil-Military Relations), 4) Transparansi dan Akuntabiltas Pemerintahan (Governmental Transparency and Accountability), 5) Supremasi Hukum (Rule of Law), dan 6) Desentralisasi (Decentralization).

Komponen ketiga adalah Masyarakat yang Demokratis atau Sipil (Civil or Democratic Society). Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi popular dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan public yang lebih efektif.

Komponen ketiga mencakup 2 tema, yaitu:

1) Media yang Independen dan Bebas (Independent and Free Media), dan

2) Partisipasi Populer (Popular Participation).

Setiap 10 tema tersebut berisikan seperangkat indicator penilaian yang dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu: dimensi legal, institusional dan kinerja (performance). Dimensi legal untuk mengindentifikasi kahadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk tema terkait. Dimensi institusional menggali ada atau tidaknya perangkat institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat hukum. Dimensi kinerja mengelaborasi sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam dua dimensi sebelumnya telah berhasil membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan proses

demokratisasi berdasarkan konteks tema terkait. Indikator-indikator dalam setiap dimensi tersebut dihrapkan dapat menjadi semacam petunjukpetunjuk praktis dalam proses penilaian demokratisasi (lihat

 

 

Tabel 2. MATRIKS INDIKATOR

 

KERANGKA KERJA	TEMA	DIMENSI LEGAL	DIMENSI INSTITUSI- ONAL	DIMENSI KINERJA
Hak-hak Warganegara Yang Kesetaraannya Terjamin	Kewarga-negaraan yang Setara	Jaminan atas Kewargane-garaan yg setara & universal, juga masyarakat yg plural (sehubungan dengan perihal etnisitas, agama, ras, gender, kelas, status sosial, dll).   · Adanya pengakuan status kelompok2 minoritas/ termarjinalisasi.   · Jaminan adanya upaya resolusi damai utk konflik2 komunal.	· Terbentuknya institusi2 yg relevan dan/ atau mekanisme2 utkmenangani permasalahan kelompok2 minoritas/ termarjinal dlm masyarakat yg plural (sehubungan dg e/a/r/g/k/ss, dll).   · Terbentuknya mekanisme2 utkmenyelesaik an konflik2 komunal.	· Sejauh mana konflik2 komunal & kekerasan terjadi & diselesaikan.   · Sejauh mana diskriminasi terjadi atas kel2 minoritas/ termarjinal.   · Sejauh mana status khusus diberikan utk kasus2 khusus yg berkaitan dg kel2 minoritas/ termarjinal.
Institusi2 Pemerintah yg Represen-tatif & Akuntabel (1)	Hak-hak Sipil & Politik	· Adanya perlindungan thd warganegara dari kekerasan politik & pelanggaran fisik atas individu. · Jaminan atas kebebasan berekspresi. · Jaminan atas kebebasan berserikat & berkumpul. · Ratifikasi Konvensi International Hak2 Sipil & Politik (ICCPR).	· Terbentuknya Komisi HAM independen. · Terbentuknya kantor publik pembela HAM.	· Efektivitas Komisi HAM dlm meng-awasi perkembangan penghormatan HAM.   · Jumlah & lingkup pembunuhan politik (extrajudicial killings). · Jumlah & lingkup kekerasan aparat keamanan. · Sejauh mana sensor terjadi.     .
	Pemilu yg Bebas & Adil	· Jaminan atas adanya pemilihan umum/ kepala daerah sebagai mekanisme utama utk peralihan kekuasan dari warganegara ke pemimpin. · Jaminan atas hak utk memilih bagi warganegara yg telah dewasa scr universal.   · Jaminan atas akses & keterbukaan dlm pemilihan umum/ kepala daerah bagi kekuatan2 politik yg berbeda.   · Jaminan atas Keterwakilan dlm Parlemen (berkaitan dg e/a/r/g/k/ss, dll).	· Terbentuknya Otoritas elektoral (KPU/D) yg mengatur & mengawasi pelaksanaan pemilihan yg bebas & adil. · Imparsialitas dr otoritas elektoral thd berbagai kandidat & partai2. · Integritas dr proses pemilihan yg menjamin keterwakilan & transparansi.	. · Sejauh mana Terjadi protes2 atau tuntutan atas pemilihan. · Jumlah pemilih yg memilih (voter turnout). · Keberagaman & lingkup pilihan yg tersedia merefleksika n perbedaan/ pertentangan 2 politik (political cleavages). · Sejauh mana terjadi kekerasan & penipuan dlm pemilihan.     .
	Partai Politik (PP) yg Demokratis	· Jaminan atas independensi PP dr intervensi & control negara. · Adanya pendanaan negara utk PP · Adanya aturan2 hukum utk PP agar tdpt proses Internal yg demokratis, prosedur2 legal & keterwakilan dlm PP (berkaitan dg e/a/r/g/k/ss, dll). · Adanya aturan2 hukum ttg PP yg memupuk disiplin & akuntabilitas antara pejabat partai & anggota.	· Terbentuknya sistem partai yg stabil & representatif. · Kefektifan PP dlm mewakili konstituen mereka. · Kapasitas utk mengekspansi fungsi & konstituen mereka. · Adanya program2/ platform2 yg jelas & akuntabel.	· Persentasi PP yg layak dr suara nasional utk eksekutif & legislatif. · Perubahan signifikan dlm pemerintahan melalui perubahan komposisi PP.
KERANGKA KERJA	TEMA	DIMENSI LEGAL	DIMENSI INSTITUSI- ONAL	DIMENSI KINERJA
Institusi2 Pemerintah yg Represen-tatif & Akuntabel (2)	Hubungan Sipil Militer	· Jaminan atas supremasi sipil atas militer. · Jaminan adanya insulasi militer atas birokrasi sipil. · Jaminan atas akuntabilitas militer utk menghindari kemungkinan penyalahguna an kekuasaan.	· Kepemimpinan sipil dlm lembaga pertahanan dengan otoritas atas kebijakan pertahanan & pembuatan anggaran. · Kompetensi sipil dlm menangani perihal keamanan & pertahanan nasional. · Keterwakilan militer dibandingkan dg komposisi masyarakat luas.	· Sejauh mana terjadi kudeta militer. · Sejauh mana personel militer (aktif & non-aktif) ditunjuk dlm birokrasi sipil. · Sejauh mana militer terlibat dlm memberikan keamanan internal. · Sejauh mana militer telah menjadi profesional.
	Transparansi & Akuntabili -tas Pemerintahan	· Jaminan atas akuntabilitas pejabat publik. · Jaminan atas tersedianya laporan periodik atas · kekayaan & aset yg dimiliki pejabat publik. · Ada kode etik dlm pelaksanaan pelayanan publik. · Adanya sanksi atas kemungkinan pelanggaran atau penyalahguna an wewenang. · Jaminan atas Kebebasan informasi seputar kinerja, tindakan2, & keputusan2 pemerintah.	· Terbentuknya institusi independen utk akuntabilitas (IIA). · Terjaminnya kemandirian & imparsialitas lembaga IIA tsb. · Kecukupan sumber daya utk · memenuhi mandat IIA. · Kemauan & kapasitas utk menjalankan pengawasan.	· Tingkat persepsi publik atas kurangnya akuntabilitas · Sejauh mana perkembangan kinerja IIA. · Jumlah & lingkup pejabat publik yg mdptk sanksi.
	· Supremasi Hukum	· Jaminan atas independensi lembaga judisial dari kontrol legislatif & eksekutif. · Jaminan atas kesetaraan & keamanan akses thd keadilan. · Jaminan atas bantuan hukum bagi warganegara yg kurang mampu.	· Terbentuknya sistem peradilan kriminal. · Perlakuan yg imparsial & setara dlm sistem pidana. · Kapasitas sistem pidana utk mengakomodasi narapidana & tahanan.	· Status kasus2 judisial yg tercatat (jumlah kasus tertunda & waktu rata2 utk kasus2 yg diselesaikan) · Kinerja kantor kejaksaan agung.
	· Desentralisasi	· Jaminan atas transfer/dele gasi kekuasan & fungsi dari pemerintah pusat ke daerah. · Jaminan atas otonomi dr pemerintahan daerah utk melakukan perencanaan & anggaran. · Jaminan atas pemilihan pemerintahan lokal melalui pemilihan kompetitif (baik eksekutif maupun legislatif).	· Sejauh mana kontrol atas sumber daya oleh pemerintahan daerah.   · Adanya pelatihan & pendidikan utk unit pemerintahan daerah. · Terbentuknya perangkat utk keterwakilan & partisipasi yg lebih besar dari berbagai kepentingan di daerah.	· Sejauh mana terdapat batasan bagi pemerintah daerah dlm melaksanakan kekuasaan & fungsi2nya. · Sejauh mana terdapat kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar dlm proses formulasi & implementasi kebijakan.
KERANGKA KERJA	TEMA	DIMENSI LEGAL	DIMENSI INSTITUSI-ONAL	DIMENSI KINERJA
Masyarakat yg Demokratis atau Sipil	Media yg Independen & Bebas Partisipasi Populer	Jaminan atas eksistensi masyarakat sipil/ “civil society” atau LSM, maupun institusi kerelawanan yg independen dr pemerintah. · Jaminan atas partisipasi masyarakat sipil atau LSM dlm proses kebijakan. · Jaminan atas keterlibatan aktif masyarakat sipil atau LSM dengan aktor2 negara.	· Adanya akses thd media bagi publik. · Kemampuan & kemauan dr media utk merepresentasikan berbagai alur opini & perspektif. · Kemampuan & kemauan utk bertindak sebagai pengawas/ “watchdog” pemerintah. · Kemauan & sejauh mana partisipasi warganegara dlm LSM & lembaga kerelawanan lainnya. · Adanya kejelasan mengenai konstituen yg diwakili oleh LSM atau lembaga kerelawan lain. · Sejauh mana terdapat partisipasi dari elemen2 masyarakat sipil yg berbeda (sehubungan dg e/a/r/g/k/ss, dll).	· Sejauh mana terjadi pelecehan & kekerasan thd media. · Sejauh mana terdapat sensor pemerintah atas media. · Sejauh mana terdapat pembatas atas kebebasan pers. · Kemampuan LSM & lembaga kerelawanan lainnya dlm memberikan kontribusi berupa input kritis dlm proses perumusan kebijakan. · Sejauh mana terdapat prosedur internal LSM & Lembaga kerelawanan lainnya yg demokratis. · Sejauh mana terdapat hambatan & batasan dlm partisipasi masyarakat sipil. · Sejauh mana terdapat keberagaman sumber pendanaan.

 

 

C. PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga Pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlaangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding Batang Tubuh UUD 1945 yang asli (As’ad Said Ali, 2009: 99). Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan, seperti diuraikan As’ad Said Ali dalam bukuya Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa (2009). Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya serta menjauhkan diri dari kepentingankepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitas, harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal.

Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan nyaris seperti masa Orde Baru, sementara sirkulasi elite nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku mendasar. Pada saat bersamaan muncul rasa khawatir terhadap berbagai masalah yang cenderung mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan separatisme sempat mencuat. Beberapa daerah mengajukan tuntutan sangat keras kepeada pemerintah pusat, dan Jakarta sering kali mengabaikan kepentingan pemerintah daerah. Isu-isu sensitif dengan mengatas-namakan agama kembali meruyak. Hal lain yang cukup mengguncangkan adalah maraknya korupsi pada era reformasi. Deretan masalah masih bisa diperpanjang. Semua mengakumulasi menjadi kekecewaan. Pertanyaan yang mengusik: Benarkah langkah kita dalam proses demokratisasi sekarang ini? Cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan yang tidak kunjung usai ini, adalah dengan mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi.

 

1. Ide Demokrasi Pendiri Negara

Apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak para pendiri negara saat    1945? Para pendiri negara (The Founding Fathers) kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan/ kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi cita cita atau ide demokrasi itu ada pada para the founding fathers bangsa ( Franz Magnis Suseno, 1997: 9-10).

Menurut Mohammad Hatta (1953:39-41), demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepada desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli". Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir yaitu; rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat itu, Mohammad Hatta lebih suka mengganakan istilah kerakyatan, untuk membedakannya dengan

demokrasi Barat yang cenderung individualistik.

Namun demikian, demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa tersebut perlu dikembangkan dan diperbaharui menjadi konsep demokrasiIndonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern, menurut Mohammad Hatta harus meliputi 3 hal yaitu; demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik. Hanya saja demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial, sesuatu yang tidak terdapat dalam masyarakat Barat.

Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar 1945. Oleh karena UUD 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka secara normatif demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila khususnya sila keempat. Oleh karena itu demokrasi Indonesia dikatakan Demokrasi Pancasila, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:

a.      Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yangdidasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita.

b.     Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 (sepuluh) pilar demokrasi (Achmad Sanusi, 2006: 193- 205), yaitu:

a.      Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b.     Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi manusia Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

c.      Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan.Untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilaksanakan pemilu secara periodik.

d.     Demokrasi yang didukung kecerdasan Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga negara kesadaran hak dan kewajibannya.

e.      Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaanSuatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang. Dan memberikan kesempatan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan.

f.       Demokrasi yang menerapkan konsep Negara HukumHukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkankebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkanhukum. Tanpa hukum kebebasan akan mengarah perbuatan yanganarkis. Pada akhirnya perbuatan itu meninggalkan nilai-nilaidemokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkanhukum tidak dapat lepas dari perlidungan konstitusinal, badanperadilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan.

g.     Demokrasi yang menjamin otonomi daerah Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab mengindakasikan paham demokrasi juga semakin berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan negara tidak dipusatkan pemerintah pusat saja namun sebagian diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

h.     Demokrasi yang berkeadilan sosialPelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkankesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukanhanya politik saja melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi.Demokrasi sosial artinya demokrasi yang ditemukan dalamhubungan antar warga masyarakat dan atau warga negara. Jugaharus dilandasi oleh penghormatan terhadap kemerdekaan, persamaan dan solidaritas antar manusia.

i.       Demokrasi dengan kesejahteraan rakyatDemokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundangundangan. Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

j.       Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Pengadilan yang merdeka dan otonom tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat.

 

Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah berdasar pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hitmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat

.

2. Praktik Demokrasi di Indonesia

Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Mirriam Budiardjo (2008:127-128) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 (empat) masa, yaitu:

a.      Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakanmasa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer

b.     Masa kedua Republik Indonesia (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat

c.      Masa ketiga Republik Indonesia (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil

d.     Masa keempat Republik Indonesia (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi padamasa ketiga Republik Indonesia.

Afan Gaffar (1999: 10) membagi alur demokrasi Indonesia terdiri atas:

a.      periode masa revolusi kemerdekaan (1945-1949)

b.     periode masa demokrasi parlementer (1950-1959)

c.      periode masa demokrasi terpimpin (1960-1965)

d.     periode pemerintahan Orde Baru/demokrasi Pancasila (1966-1998).

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada masa itu pemerintah masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Demokrasi parlementer (1950-1959) merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi  dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesiayang ditandai dengan karakter utama:

a.      Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan

b.     Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisasi pada umumnya sangat tinggi;

c.      Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Hal itu dibuktikan dengan sistem banyak partai (multy party sistem) sehingga pada saat itu ada sekitar 40 partai yang terbentuk

d.     Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi

e.      Hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi.

 

Masa demokrasi terpimpin (1960-1965) merupakan masa dimana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasar kebijakan pemimpin besar revolusi dalam hal ini presiden Soekarno. Belajar dari kegagalandemokrasi parlementer yang dianggap liberal maka presiden Soekarno mengajukan gagasan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ciri yang muncul pada masa itu antara lain:

a.      Mengaburnya sistem kepartaian

b.     Peranan DPR-GR sebagai lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah

c.      Basic human right sangat lemah, dimana Soekarno dengan udah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya

d.     Masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, dibuktikan dengan pemberangusan harian Abdi dari Masyumi dan harian Pedoman dari PSIN

e.      Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Demokrasi masa pemerintahan presiden Soeharto (1966-1998) dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun demikian pada masa itu, pelaksanaan demokrasi memberi gejala-gejala antara lain:

a.      Rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah

b.     Rekrutmen politik tertutup

c.      Pemilu masih jauh dari semangat demokrasi

d.     Basic human right sangat lemah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkembangan demokrasi terbagi dalam tiga periode sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia, yakni:

(1)  periode 1945-1959 adalah demokrasi liberal,

(2)  periode 1959-1966 adalah demokrasi terpimpin dan

(3)   periode 1966-sekarang adalah demokrasi Pancasila (Mahfud MD, 1999: ?).

Perkembangan akhir menunjukkan bahwa setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi (sejak 1998 sampai sekarang). Gambaran mengenai pelaksanaan demokrasi di masa Reformasi dapat kita ketahui dari naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Dalam naskah tersebut dinyatakan tentang kondisi pembangunan demokrasi, sebagai berikut:

a.       Perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.

b.      Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihanlangsung anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya

c.       Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah

d.      Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan

e.       Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnyakesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusanurusan publik.

 

Apabila kita menyimak kembali butir pertama dari gambaran demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJP 2005-2025 di atas, maka proses demokrasi atau demokratisasi kita sekarang sedang berada pada tahap tiga yakni tahap konsolidasi demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, tahapan demokratisasi meliputi:

a.      Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi

b.     Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi

c.      Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi

d.     Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Refleksi: Bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia dewasa ini? Apakah demokratis atau tidak? Pertanyaan demikian dapat dijawab dengan menunjuk pada kriteria: Apakah prinsip-prinsip demokrasi memang telah berjalan di Indonesia? Secara teoritik dapat dikatakan bahwa semakin banyak prinsip demokrasi dijalankan, maka semakin demokratis negara tersebut. Sebaliknya semakin banyak prinsip demokrasi ditinggalkan, maka semakin jauh negara tersebut dari kriteria demokrasi.

Berikut ini kita cermati beberapa hasil penelitian tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga nasional maupun regional.  Laporan Program Penilaian Demokrasi di Asia Tenggara yang dirilis ASEAN People’s Assembly sebuah jaringan think-tank masyarakat sipil di tataran ASEAN berdasarkan penelitian kasus Indonesia periode akhir 2003 hingga Mei 2005 dengan titik berat penilaian terhadap tematema: Pemilu yang bebas dan adil, Partai Politik yang demokratis, dan Hubungan Sipil-Militer, menyimpulkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia bergerak relatif maju (Chistine Sussana Tjhin, 2005: 14-15). Namun kemajuan itu lebih banyak didorong oleh keteguhan sebagian dari masyarakat sipil melalui Partisipasi Populer dan Media yang relatif bebas tetapi tidak sepenuhnya independen. Ancaman tersebar datang dari Partai Politik yang tidak demokratis, Pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel; juga Inferioritas Sipil dan Ambisi Militer.

Bentuk demokrasi procedural yang relatiuf cukup baik dapat dilihat selama Pemilu 2004 (pengecualian pada kredibilitas KPU dan partai politik) dan mencatat tantangan besar Pilkada. Relatif tidak ada kemajuan berarti untuk situasi seputar tema Kewarganegaraan yang Setara. Namun tampak kemunduran besar dalam konteks Hak-hak Sipil dan Politik. Proses-proses dalam Supremasi Hukum masih berjuang, tetapi tetap terkontaminasi korupsi. Desentralisasi sudah menjadi terhentikan dengan hasil yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun tercatat upaya-upaya resentralisasi.

Sementara itu, hasil penelitian Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL) dan Center for Democracy and Human Rights (DEMOS) tahun 2011 menyimpulkan bahwa indeks demokrasi Indonesia diperoleh angka sebesar 4.9. Ini berarti cenderung berada di tengah jika diukur dari skala 0 hingga 10 (hal 8). Variabel atau indikator yang digunakan adalah 4 prinsip demokrasi, yakni: otonomi, kompetisi, pluralisasi dan solidaritas. Jadi menurut penelitian ini, indeks demokrasi Indonesia berada di bawah angka ‘ratarata’ (4.99) yang menggambarkan bahwa ‘demonopolisasi’ bahkan belum setengah jalan (hal. 18). Angka indeks mengindikasikan adanya perkembangan dan pencapaian yang timpang antara konsep penopang demokrasi dalam proses transisi yang berlangsung hingga saat ini. Demokrasi Indonesia ditopang oleh liberalisasi politik yang cukup tinggi, namun secara kontras tidak dikuti oleh ekualisasi di area ekonomi yang sangat rendah. Ekualisasi ekonomi adalah komponen nilai indeks yang terendah dalam seluruh komponen nilai indeks. Sementara itu peranan masyarakat sipil tergolong mediocre (tanggung) dan kurang berperan signifikan dalam mendinamisasi perubahan perubahan demokratik terhadap setting sosial yang sebelumnya dipenuhi oleh monopoli kekuatankekuatan oligarkis. Liberalisasi dan ekualisasi di medan masyarakat sipil tergolong rendah (hal. 20). Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan mengukur seberapa jauh variabel atau indikator yang pada dasarnya merupakan prinsip demokrasi itu dijalankan di Indonesia. Sudah barang tentu, prinsip yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai

dasar Pancasila sebagai parameter demokratisasi di Indonesia.

D. PENDIDIKAN DEMOKRASI

Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan maupun sistem politik. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah  

memerintah (warga negara biasa). Sikap hidup demokrasi ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya demokrasi. Sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal, yaitu struktur dan kultur (Zamroni, 2011:5). Sekiranya diibaratkan rumah, rumah demokrasi membutuhkan dua hal, yaitu struktur demokrasi dan kultur demokrasi. Dewasa ini dalam alam demokrasi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi hanya akan tumbuh kuat jika didukung oleh warga-warga yang demokratis, yakni warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi. Sebagaimana dikatakan Bahmueller dalam Udin Winataputra (2001:72 ) bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, yakni: tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan. Budaya kewarganegaraan mencerminkan tradisi demokrasi yang ada di masyarakat. Jika di masyarakat tumbuh budaya demokrasi, maka akan sangat mendukung perkembangan demokrasi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu untuk ditumbuhkembangkan. Menumbuhkembangkan budaya demokrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warganegara. Pendidikan demokrasi secara subtantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi sistem, nilai, konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Menurut Zamroni, (2001:17) pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentrans-formasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka (Zamroni, 2011:39). Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal dan non formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Sedangkan secara non formal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain.

 

Penting untuk memberi perhatian mengenai pendidikan demokrasi formal yakni di sekolah atau lembaga pendidikan lain termasuk pendidikan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena sekolah sebagai lembaga pendidikan yang telah terprogram, terencana, teratur dan berkesinambungan dalam rangka mendidik warga termasuk melakukan pendidikan demokrasi.

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal: penataan dan isi materi (Winarno, 2007: 113). Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler, apakah secara eksplisit dimuat dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah ataukah disisipkan kedalam mata pelajaran umum. Sekarang ini mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) memuat misi sebagai pendidikan demokrasi. Mata pelajaran yang lain, yakni IlmuPengetahuan Sosial (Social Studies) juga bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

 

Isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak bagi pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka materinya perlu ditekankan pada empat hal, yaitu: asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945, dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal sampai sekarang menjadi konsep global sekarang ini. Materi tentang demokrasi Indonesia membelajarkan anak akan kelebihan, kekurangan serta bentukbentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan.